Legalitas Outsourcing Pasca Putusan MK
Untuk memberi kepastian hukum, kini, saat yang tepat bagi pemerintah dan DPR membahas perubahan UU Ketenagakerjaan. A. Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Belakangan ini outsourcing menjadi salah satu kosa kata yang populer. Sebenarnya, praktikoutsourcing sudah berlangsung sebelum pemerintah mengundangkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Praktik outsourcing sangat mudah kita temukan terutama pada sektor pertambangan minyak dan gas bumi […]
Hambatan Melaksanakan Putusan MK Terkait Pengesahan PKWTT dan Peralihan Status Hubungan Kerja
MK tidak memberi kewenangan kepada PN untuk memaksa pengusaha melaksanakan nota pemeriksaan PPK yang sudah disahkan. Kalau PN bersedia melaksanakan putusan MK, yakni menerbitkan pengesahan terhadap nota pemeriksaan PPK, PN hanya bertugas memberi pengesahan. A. PKWT dan Peralihan Hubungan Kerja Bekerja kontrak identik dengan bekerja jangka pendek. Mencegah praktik negatif, Pasal 59 ayat (7) UU Nomor […]
Surat Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (Bag. 5)
Tulisan ini menguraikan tuntutan yang paling populer dalam kasus PHK, yakni uang pesangon dan contoh amar putusannya. Tuntutan uang paksa tidak sama dengan tuntutan upah proses. Tuntutan upah proses dan uang paksa merupakan dua tuntutan yang berbeda. Putusan dwangsom bertujuan menekan supaya tergugat segera melaksanakan putusan. Kalau tergugat tidak melaksanakan putusan itu, bisa dihukum […]
Surat Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (Bag. 4)
Tulisan ini menguraikan tuntutan yang paling populer dalam kasus PHK, yakni uang pesangon. Tuntutan paling populer dalam kasus PHK adalah uang pesangon. Tetapi, pekerja tidak sedikit mengajukan tuntutan untuk dipekerjakan kembali. Praktik penyelesaian perselisihan perburuhan pada rejim P4D dan P4P sudah mengenal tuntutan dipekerjakan kembali. Putusan mempekerjakan kembali pekerja – dahulu dan sampai saat ini […]
Surat Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (Bag. 3)
Tulisan ini menguraikan beragam tuntutan dalam surat gugatan dari yang pokok hingga tuntutan tambahan. Petitum Petitum menguraikan tuntutan-tuntutan. Petitum bersumber pada posita. Petitum tidak ada tanpa posita. Substansi petitum tidak sama pada setiap gugatan. Petitum itu puncak dari segala uraian masalah yang disusun sebagai permohonan. Rincian petitum gugatan dipengaruhi oleh masalahnya. R. Soeroso mengatakan petitum […]
Surat Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (Bag. 2)
Tulisan ini menguraikan fakta dan peristiwa hukum yang memperlihatkan hubungan hukum antara pengugat dan tergugat. Posita Posita atau fundamentum petendi adalah dalil-dalil konkrit yang menjelaskan tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen van den eis).[1] Menurut R. Soeroso, fundamentum petendi adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar […]
Surat Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (Bag. 1)
Tulisan ini merupakan bagian dari buku saya yang berjudul “Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial” Surat gugatan salah satu terminologi yang sangat familiar di kalangan praktisi hukum seperti advokat, hakim, jaksa, dan pegawai pengadilan. Gugatan merupakan tuntutan hukum yang berhubungan dengan hukum acara. Tidak seorang pun di dalam hukum boleh mengambil hak orang lain. […]